Kebudayaan dan Hak Asasi Manusia

Lalu, apa isi yang hendak ditegaskan? Tak sekadar produk kebijakan yang dipersoalkan, melainkan juga produk industri. Saya kira itu lebih produktif sebab kita bersentuhan dengannya 24 jam bahkan masuk ke dalam tubuh kita.

Hak untuk mengerti betul tentang produk industri itu harus mendahului kebutuhan atasnya. Negara harus menyediakan itu. Artinya, ‘pengetahuan’ mendahului ‘konsumsi’. Tepat pada arah itulah paradigma cultural studies, yakni keaktifan individu memaknai suatu produk industri budaya.

Menagih Janji

Republik dibangun melalui ikatan janji. Tentang manisnya peradaban yang adil dan makmur. Tentang harumnya cinta dan kebebasan. Tentang hangatnya perbedaan dan persaudaraan. Industri tidak berurusan dengan janji itu. Ia hidup dengan eksploitasi dan akumulasi. Akibatnya, masyarakat sekadar menjadi konsumen dan pekerja.

Dalam pembukaan UUD 1945, pemerintah ditugaskan melayani rakyat dengan ‘mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum’, bukan kepentingan korporat. Oleh karena itu, pemangku kebijakan harus mengintervensi akumulasi berlebih dari industri, bukan mengafirmasi.

Dengan prinsip bahwa akibat akumulasi berlebih segelintir orang, hak politik, pendidikan dan ekonomi masyarakat terhalang. Semata-mata demi memulihkan hak itu.

Manusia bukanlah barang, bukan pula sekadar konsumen kebudayaan. Ia aktif memproduksi kebudayaan. Namun, keaktifan itu terganjal hak yang tak terpenuhi, seperti pendidikan dan ekonomi. Akibatnya ketimpangan menganga, sehingga potensi konflik menjadi laten.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *