Antara Etika dan Industri Media: Jurnalisme dalam Pusaran Industri 4.0

intervalinstitute.com – Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada Maret hingga April 2019, populasi pengguna internet di Indonesia sebanyak 171,17 juta jiwa dari 264 juta jiwa atau sekitar 64,8 persen.

Hal tersebut mengindikasikan bahwa lebih dari separuh penduduk Indonesia selain sebagai warga negara juga menyandang status warga net, yang tentu mayoritas kaum milenial. Media mainstream yang berada di bawah oligarkipolitik terus mengendalikan opini publik terhadap suatu isu sosial sehingga problem publik dapat ditutupi.[1]

Namun sekarang sumber informasi selain dari media mainstream juga dihuni oleh media sosial lain, seperti instagram, facebook, twitter dan sebagainya yang cenderung dimiliki masyarakat sipil sendiri. Dari situ narasi problem publik dapat di-counter justru oleh masyarakat sendiri.

Akan tetapi, sering kali narasi tersebut tidak hanya dibumbui oleh kebencian tetapi juga ditunggangi oleh kepentingan politik tertentu, Artificial Intelegence (AI) dan bahkan kepentingan Internasional. Dengan begitu banyaknya guyuran informasi di media sosial tentang suatu isu, persoalannya adalah bagaimana peran jurnalisme dalam pusaran kecepatan digitalisasi 4.0?

Institusi Media dan Wartawan

Kerja jurnalisme seharusnya merujuk pada kode etik jurnalisme yang tercantum dalam Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006. Kode etik tersebut seharusnya dikuasai betul oleh para wartawan, namun fakta menunjukkan bahwa banyak wartawan yang belum sepenuhnya menguasai kode etik jurnalisme yang secara umum mengatur dua hal, yakni karya jurnalistik dan perilaku jurnalistik.[2]

Karya jurnalistik ini mencakup berita dalam berbagai bentuk, seperti opini, feature, artikel dan sebagainya. Lebih dari itu, seringkali asas Bad news is Good news masih dipegang sehingga warga net terjebak dalam kubangan emosi sepihak.

Asas tersebut masih dipegang karena memang yang mengaduk-aduk emosi adalah berita yang diminati. Apalagi dalam logika pasar yang penting adalah like atau klik dari warga net. Oleh karena itu, bentuk informasi seharusnya memberitakan objek berita dengan tidak memberikan penilaian subjektif wartawan, hal ini menyangkut perilaku jurnalistik.

Selain itu, kode etik turut mengatur dua subjek berbeda, yakni institusi media dan individu wartawan. Jadi, terdapat beban yang diwajibkan pada institusi dan ada juga yang dibebankan pada sang jurnalis.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *